Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Mengoreksi Miskonsepsi tentang Sebutan Ultra Processed Food (UPF) dan Dampaknya pada Kebijakan Penyediaan Pangan Olahan dalam Menu MBG” pada Jumat, 13 Februari 2026 pukul di Auditorium Kamarijani Soenjoto FTP UGM. Kegiatan ini menghadirkan akademisi lintas disiplin, pakar teknologi pangan, ahli gizi, perwakilan pemerintah, pelaku industri dan UMKM pangan, serta pemangku kepentingan lainnya untuk membahas pelurusan miskonsepsi UPF sebagai salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan pangan olahan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sejak awal diskusi, Prof. Dr. Ir. Sri Raharjo, M.Sc., Guru Besar FTP UGM menegaskan kekhawatiran akademisi terhadap penggunaan istilah UPF yang dinilai berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. “Yang kami khawatirkan, jika istilah UPF ini terus digunakan, publik tidak bisa membedakan secara jelas antara processed food dan ultra processed food. Akhirnya semua pangan olahan bisa dianggap UPF dan langsung dikonotasikan negatif terhadap kesehatan,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa dalam praktik penyediaan pangan skala besar, proses pengolahan justru menjadi bagian penting untuk memastikan keamanan pangan, stabilitas mutu, dan kecukupan gizi. “Padahal pangan dalam jumlah besar tetap harus melalui pengolahan agar aman, bergizi, dan layak dikonsumsi. Karena itu kami menyarankan menggunakan istilah processed food atau pangan olahan yang tetap aman, bergizi, dan halal agar tidak menimbulkan keraguan dalam implementasi MBG,” tambahnya.
Prof. Sri juga menekankan bahwa penggunaan istilah yang kurang tepat berpotensi memunculkan stigma negatif terhadap teknologi pengolahan pangan dan menghambat pemahaman publik yang komprehensif. Ia mengingatkan bahwa teknologi pengolahan pangan merupakan bagian penting dari sistem pangan modern, terutama untuk menjamin distribusi pangan yang aman dan berkualitas bagi masyarakat luas.
Selanjutnya, Prof. Dr. Ir. Eni Harmayani, M.Sc. Dekan FTP UGM menyampaikan bahwa kolaborasi antara FTP UGM dan BGN merupakan bagian dari upaya akademik untuk meluruskan penggunaan istilah yang berkembang di masyarakat, khususnya terkait konsep ultra processed food. Ia menjelaskan bahwa dalam bidang teknologi pangan terdapat terminologi yang lebih relevan, yaitu pangan olahan yang aman, bergizi, halal, dan sehat. Menurutnya, istilah yang diadopsi dari luar tanpa penyesuaian konteks keilmuan nasional dapat menimbulkan miskonsepsi yang berdampak pada kebijakan maupun persepsi publik.
Ia juga menegaskan bahwa upaya pelurusan konsep ini telah dilakukan bahkan sebelum program MBG berjalan, sehingga bukan dimaksudkan untuk melegitimasi pangan tertentu, melainkan memastikan penggunaan istilah yang tepat secara ilmiah dan kontekstual. FTP UGM bahkan menyarankan agar istilah UPF tidak digunakan dalam kerangka kebijakan MBG karena berpotensi merancukan pemahaman antara pangan olahan secara umum dengan istilah yang memiliki konotasi negatif. Ia menekankan pentingnya kedaulatan keilmuan nasional dalam menggunakan istilah yang sesuai dengan prinsip pangan yang aman, bergizi, halal, dan sehat.
Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai sudut pandang ilmiah dan praktis. Para peserta menyoroti pentingnya pendekatan berbasis bukti ilmiah dalam menilai kualitas pangan, bukan sekadar berdasarkan istilah atau persepsi umum. Beberapa narasumber juga menekankan bahwa klasifikasi pangan perlu dipahami secara kritis dengan mempertimbangkan komposisi zat gizi, metode pengolahan, tujuan teknologi, serta konteks konsumsi masyarakat.
Selain itu, forum membahas pentingnya strategi komunikasi publik dalam kebijakan pangan nasional. Penggunaan istilah yang kurang tepat dikhawatirkan dapat memicu stigma terhadap teknologi pangan, menghambat inovasi industri nasional, serta memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap pangan olahan yang sebenarnya aman dan bergizi. Oleh karena itu, edukasi publik dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan literasi pangan masyarakat.
Dari sisi implementasi MBG, diskusi menyoroti kebutuhan standarisasi proses produksi pangan, pengawasan keamanan pangan, serta pelibatan pelaku industri dan UMKM lokal dalam penyediaan menu bergizi. Para peserta juga menekankan pentingnya keseimbangan antara inovasi teknologi pangan dengan prinsip kesehatan masyarakat agar program MBG dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik di seluruh Indonesia.
Sebagai tindak lanjut, hasil FGD akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi kebijakan dan policy brief sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pangan MBG berbasis sains. Rekomendasi awal mencakup penggunaan istilah pangan yang kontekstual dan berbasis keilmuan, penguatan edukasi publik mengenai pengolahan pangan, serta pengembangan standar kebijakan yang mendukung penyediaan pangan olahan yang aman, bergizi, halal, dan sehat.
Melalui kegiatan ini, FTP UGM menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam pengembangan kebijakan pangan nasional berbasis riset dan keilmuan, sekaligus memperkuat sinergi antara akademisi dan pembuat kebijakan dalam membangun sistem pangan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan gizi masyarakat Indonesia.
KTK AKM juga menyampaikan sejumlah tantangan yang masih dihadapi, antara lain koordinasi tindak lanjut nonklinis, keterbatasan waktu mahasiswa, serta perlunya alur rujukan yang jelas bagi kasus berisiko tinggi. Oleh karena itu, diusulkan penguatan layanan promotif dan preventif dengan melibatkan dosen konselor, peer counselor, Dosen Pembimbing Akademik (DPA), dan dosen pembimbing skripsi, serta penyusunan manajemen kasus mahasiswa yang terintegrasi.
