Lima dosen Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Ria Millati, S.T., M.T.; Dr. Fiametta Ayu Purwandari, S.T.P., M.Sc.; Dr. Andika Sidar, S.T.P., M.Biotech.; Dr. nat. techn. Aulia Ardhi, S.T.P., M.Sc.; dan Dr. rer. nat. Lucia Dhiantika Witasari, S.Farm., Apt., M.Biotech, menjadi narasumber dalam Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Senin, 20 April 2026, bertempat di Griya Persada Kaliurang, Sleman. 

Bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM), memenuhi standar keamanan pangan seringkali menjadi tantangan tersendiri di tengah keterbatasan pengetahuan teknis dan regulasi yang berlaku. Menjawab kebutuhan tersebut, kelima dosen FTP UGM menyampaikan delapan materi yang saling melengkapi, mulai dari kebijakan keamanan pangan, bahan tambahan pangan dan bahan penolong, izin penerapan CPPOB, identifikasi persyaratan CPPOB, dokumentasi penerapan persyaratan, registrasi pangan olahan, label pangan olahan, hingga aplikasi keamanan pangan.

Rangkaian materi yang komprehensif ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku UKM mengenai prinsip dan penerapan CPPOB, sekaligus mendorong mereka menerapkan standar keamanan pangan, higienitas, dan sanitasi dalam seluruh tahapan proses produksi. Melalui bimtek ini, kualitas dan keamanan produk pangan olahan UKM diharapkan dapat semakin sesuai dengan standar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sekaligus mempersiapkan UKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi CPPOB sebagai bagian dari proses perolehan izin edar (MD).

Lebih jauh, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk pangan olahan UKM di DIY, sekaligus mendukung penguatan usaha UKM agar mampu berkembang secara berkelanjutan dan berorientasi pada perluasan pasar.

Kegiatan ini turut mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu SDG 1 Tanpa Kemiskinan, SDG 2 Tanpa Kelaparan, SDG 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera, SDG 4 Pendidikan Berkualitas, serta SDG 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Dosen Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Gadjah Mada, Dr. Bambang Dwi Wijatniko, mengikuti Konferensi Gastronomi dan Kuliner Hijau Indonesia (KGKHI) ke-3 Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Gastronomi dan Kuliner Hijau Indonesia (ANGGReK Hijau Indonesia). Kegiatan berlangsung pada 12–15 Juni 2026 di Hotel Asia, Surakarta, Jawa Tengah.

Konferensi ini menjadi wadah pengembangan literasi gastronomi berkelanjutan sekaligus memperkuat promosi dan pengembangan kuliner hijau di Indonesia berbasis implementasi Sustainable Development Goals (SDGs). Selain sesi konferensi, kegiatan juga dirangkaikan dengan penerimaan penghargaan ANGGReK Hijau Indonesia Awards.

KGKHI 2026 mengangkat berbagai isu strategis terkait gastronomi berkelanjutan, mulai dari penguatan ketahanan pangan, pengembangan pariwisata berbasis kuliner, pelestarian lingkungan, hingga dukungan terhadap program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam kegiatan tersebut, Bambang menyampaikan pentingnya pengembangan gastronomi dan kuliner hijau yang tidak hanya berfokus pada aspek cita rasa, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

“Gastronomi berkelanjutan dapat menjadi bagian penting dalam mendukung kesehatan masyarakat sekaligus memperkuat potensi pangan lokal dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Melalui partisipasi dalam konferensi ini, FTP UGM turut mendukung penguatan kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan sistem pangan berkelanjutan yang relevan dengan berbagai tujuan SDGs, khususnya SDG 1 No Poverty (Tanpa Kemiskinan), SDG 2 Zero Hunger (Tanpa Kelaparan), SDG 3 Good Health and Well-being (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), SDG 12 Responsible Consumption and Production (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), serta SDG 17 Partnerships for the Goals (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).

Dosen Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Gadjah Mada, Dr. Ir. Radi, S.T.P., M.Eng., IPU, ASEAN Eng., APEC Eng., Makbul Hajad, S.T.P., M.Eng., Ph.D., IPP., dan Sri Markumningsih, S.T.P., M.Sc., Ph.D., menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis Product Design and Development Sektor Alat Mesin Pertanian yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian. Kegiatan ini dilaksanakan pada 10 Juni 2026 di Purwakarta.

Dalam kegiatan tersebut, para narasumber menyampaikan materi mengenai “Regulasi dan Standardisasi Alat Mesin Pertanian”. Materi ini membahas pentingnya penerapan regulasi, standar mutu, serta pengendalian kualitas dalam pengembangan dan produksi alat mesin pertanian (alsintan).

Bimbingan teknis ini diikuti oleh perwakilan dari sejumlah industri yang memproduksi alat dan mesin pertanian. Kegiatan bertujuan memberikan pendampingan kepada pelaku industri alsintan terkait proses desain produk serta quality control guna meningkatkan kualitas dan daya saing produk yang dihasilkan.

Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya standardisasi dalam industri alsintan untuk mendukung efisiensi produksi, keamanan penggunaan alat, serta peningkatan produktivitas sektor pertanian. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat kapasitas industri nasional dalam menghasilkan produk alsintan yang berkualitas dan sesuai kebutuhan pengguna.

Kegiatan ini mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan 1 tentang tanpa kemiskinan dan tujuan 2 tentang tanpa kelaparan melalui penguatan sektor pertanian dan industri pendukungnya.

Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Mengoreksi Miskonsepsi tentang Sebutan Ultra Processed Food (UPF) dan Dampaknya pada Kebijakan Penyediaan Pangan Olahan dalam Menu MBG” pada Jumat, 13 Februari 2026 pukul di Auditorium Kamarijani Soenjoto FTP UGM. Kegiatan ini menghadirkan akademisi lintas disiplin, pakar teknologi pangan, ahli gizi, perwakilan pemerintah, pelaku industri dan UMKM pangan, serta pemangku kepentingan lainnya untuk membahas pelurusan miskonsepsi UPF sebagai salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan pangan olahan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sejak awal diskusi, Prof. Dr. Ir. Sri Raharjo, M.Sc., Guru Besar FTP UGM menegaskan kekhawatiran akademisi terhadap penggunaan istilah UPF yang dinilai berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. “Yang kami khawatirkan, jika istilah UPF ini terus digunakan, publik tidak bisa membedakan secara jelas antara processed food dan ultra processed food. Akhirnya semua pangan olahan bisa dianggap UPF dan langsung dikonotasikan negatif terhadap kesehatan,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa dalam praktik penyediaan pangan skala besar, proses pengolahan justru menjadi bagian penting untuk memastikan keamanan pangan, stabilitas mutu, dan kecukupan gizi. “Padahal pangan dalam jumlah besar tetap harus melalui pengolahan agar aman, bergizi, dan layak dikonsumsi. Karena itu kami menyarankan menggunakan istilah processed food atau pangan olahan yang tetap aman, bergizi, dan halal agar tidak menimbulkan keraguan dalam implementasi MBG,” tambahnya.

Prof. Sri juga menekankan bahwa penggunaan istilah yang kurang tepat berpotensi memunculkan stigma negatif terhadap teknologi pengolahan pangan dan menghambat pemahaman publik yang komprehensif. Ia mengingatkan bahwa teknologi pengolahan pangan merupakan bagian penting dari sistem pangan modern, terutama untuk menjamin distribusi pangan yang aman dan berkualitas bagi masyarakat luas.

Selanjutnya, Prof. Dr. Ir. Eni Harmayani, M.Sc. Dekan FTP UGM menyampaikan bahwa kolaborasi antara FTP UGM dan BGN merupakan bagian dari upaya akademik untuk meluruskan penggunaan istilah yang berkembang di masyarakat, khususnya terkait konsep ultra processed food. Ia menjelaskan bahwa dalam bidang teknologi pangan terdapat terminologi yang lebih relevan, yaitu pangan olahan yang aman, bergizi, halal, dan sehat. Menurutnya, istilah yang diadopsi dari luar tanpa penyesuaian konteks keilmuan nasional dapat menimbulkan miskonsepsi yang berdampak pada kebijakan maupun persepsi publik.

Ia juga menegaskan bahwa upaya pelurusan konsep ini telah dilakukan bahkan sebelum program MBG berjalan, sehingga bukan dimaksudkan untuk melegitimasi pangan tertentu, melainkan memastikan penggunaan istilah yang tepat secara ilmiah dan kontekstual. FTP UGM bahkan menyarankan agar istilah UPF tidak digunakan dalam kerangka kebijakan MBG karena berpotensi merancukan pemahaman antara pangan olahan secara umum dengan istilah yang memiliki konotasi negatif. Ia menekankan pentingnya kedaulatan keilmuan nasional dalam menggunakan istilah yang sesuai dengan prinsip pangan yang aman, bergizi, halal, dan sehat.

Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai sudut pandang ilmiah dan praktis. Para peserta menyoroti pentingnya pendekatan berbasis bukti ilmiah dalam menilai kualitas pangan, bukan sekadar berdasarkan istilah atau persepsi umum. Beberapa narasumber juga menekankan bahwa klasifikasi pangan perlu dipahami secara kritis dengan mempertimbangkan komposisi zat gizi, metode pengolahan, tujuan teknologi, serta konteks konsumsi masyarakat.

Selain itu, forum membahas pentingnya strategi komunikasi publik dalam kebijakan pangan nasional. Penggunaan istilah yang kurang tepat dikhawatirkan dapat memicu stigma terhadap teknologi pangan, menghambat inovasi industri nasional, serta memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap pangan olahan yang sebenarnya aman dan bergizi. Oleh karena itu, edukasi publik dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan literasi pangan masyarakat.

Dari sisi implementasi MBG, diskusi menyoroti kebutuhan standarisasi proses produksi pangan, pengawasan keamanan pangan, serta pelibatan pelaku industri dan UMKM lokal dalam penyediaan menu bergizi. Para peserta juga menekankan pentingnya keseimbangan antara inovasi teknologi pangan dengan prinsip kesehatan masyarakat agar program MBG dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik di seluruh Indonesia.

Sebagai tindak lanjut, hasil FGD akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi kebijakan dan policy brief sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pangan MBG berbasis sains. Rekomendasi awal mencakup penggunaan istilah pangan yang kontekstual dan berbasis keilmuan, penguatan edukasi publik mengenai pengolahan pangan, serta pengembangan standar kebijakan yang mendukung penyediaan pangan olahan yang aman, bergizi, halal, dan sehat.

Melalui kegiatan ini, FTP UGM menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam pengembangan kebijakan pangan nasional berbasis riset dan keilmuan, sekaligus memperkuat sinergi antara akademisi dan pembuat kebijakan dalam membangun sistem pangan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan gizi masyarakat Indonesia.

Dosen Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Gadjah Mada, Yunika Mayangsari, S.Si., M.Biotech., Ph.D., berperan sebagai narasumber dalam kegiatan Workshop Hasil Penyusunan Analisis Pola Pangan Harapan (PPH) yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada 11 Desember 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan DPKP Provinsi DIY dan bertujuan untuk mengevaluasi hasil analisis PPH DIY tahun 2025 serta merumuskan rekomendasi tindak lanjut kebijakan pangan daerah.

Dalam workshop tersebut, Yunika Mayangsari memaparkan hasil telaah dan review analisis Pola Pangan Harapan Provinsi DIY tahun 2025 dari perspektif teknologi pangan. Paparan difokuskan pada upaya peningkatan skor PPH melalui penguatan diversifikasi pangan lokal, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas konsumsi pangan masyarakat DIY.

Kontribusi dosen FTP UGM dalam kegiatan ini menegaskan peran strategis fakultas dalam mendukung perumusan kebijakan ketahanan pangan berbasis kajian ilmiah. Melalui pendekatan teknologi pangan, disampaikan berbagai rekomendasi untuk mendorong pemanfaatan pangan lokal yang lebih beragam, bergizi seimbang, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pola konsumsi masyarakat.

Workshop ini juga menjadi forum evaluasi bersama antara akademisi dan pemangku kepentingan daerah untuk meninjau capaian PPH DIY serta mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pangan lokal. Rekomendasi yang disusun diharapkan dapat menjadi dasar dalam perencanaan program dan kebijakan pangan Provinsi DIY pada tahun-tahun mendatang.

Keterlibatan FTP UGM dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen fakultas dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat dan kontribusi keilmuan dalam penguatan ketahanan pangan daerah. Sinergi antara FTP UGM dan DPKP DIY diharapkan mampu mendorong terciptanya sistem pangan yang sehat, beragam, dan berkelanjutan.

Kegiatan ini selaras dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 1 (No Poverty) melalui penguatan ketahanan pangan masyarakat, SDG 2 (Zero Hunger) dengan peningkatan kualitas dan keberagaman konsumsi pangan, serta SDG 3 (Good Health and Well-being) melalui dukungan terhadap pola makan yang sehat dan bergizi seimbang.