Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Gadjah Mada (UGM) terlibat dalam kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta pada Kamis, 18 April 2024. Acara ini berlangsung di Hotel New Sapphire, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta, dengan materi yang disampaikan oleh Dr. Jumeri M. Wikarta, S.T.P., M.Si.

Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produksi dan konsumsi pangan halal. Dr. Jumeri memberikan paparan mengenai tata cara dan sertifikasi halal, memberikan wawasan penting bagi para peserta tentang pentingnya keamanan pangan halal dalam keseharian mereka.

Kegiatan ini mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) khususnya poin SDG 2: Tanpa Kelaparan. Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan halal dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Fakultas Teknologi Pertanian bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan penyuluhan keamanan pangan yang bertempat di Hotel New Sapphire, Yogyakarta pada Rabu, 17 April 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh para penanggung jawab, pelaku usaha, serta karyawan produksi industri rumah tangga pangan (IRTP) di wilayah Kota Yogyakarta.

Dalam kegiatan ini, tim dosen dari Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Gadjah Mada, yang terdiri dari Dr. Arima Diah Setiowati, S.T.P., M.Sc. dan Rachma Wikandari, S.T.P., M.Biotech., Ph.D., berperan aktif sebagai pembicara menyampaikan topik “Teknologi Proses Pengolahan Pangan” dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan para peserta dalam memproduksi pangan yang aman, layak, dan bermutu.

Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya teknologi proses pengolahan pangan dalam memastikan kualitas produk dan keamanan konsumsi. Dengan pemahaman yang baik tentang teknologi pengolahan, diharapkan para pelaku usaha dapat meminimalkan risiko kontaminasi dan meningkatkan mutu produk.

Diselenggarakannya kegiatan ini, sejalan dengan komitmen UGM dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) terutama poin SDG 2: Tanpa Kelaparan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur sukses gelar Seminar Akhir Kajian Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (JAKSTRADA SPAM) bersama dengan Tim Dosen Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Gadjah Mada (UGM). Seminar tersebut dilaksanakan pada 1 April 2024 di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

Tim Dosen FTP UGM terdiri dari Dr. Muhamad Khoiru Zaki, Dr. Hanggar Ganara Mawandha, Dr. Ni Nyoman Nepi Marleni, Dr. Chandra Setyawan, Hendra Dewata, M.Eng, R. Muhammad Fajri, MBA sebagai narasumber menyampaikan materi terkait “Penyusunan Dokumen Kebijakan Dan Strategi Sistem Penyediaan Air Minum (JAKSTRA SPAM) Kabupaten Paser”. Dalam seminar tersebut, dibahas berbagai isu penting, seperti peningkatan infrastruktur, pengelolaan sumber daya air, dan upaya pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Diskusi intensif juga difokuskan pada strategi inovatif untuk mengatasi tantangan yang ada dan memperbaiki sistem penyediaan air minum yang ada saat ini.

Seminar ini sejalan dengan komitmen UGM dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama pada poin SDG 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak, SDG 11: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan, SDG 13: Penanganan Perubahan Iklim, dan SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Kontributor : Zidan Adhim

Prof. Dr. Sri Raharjo dosen Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Gadjah Mada (UGM) turut serta dalam kegiatan finalisasi pembahasan standar penilaian penerapan penanganan yang baik yang diselenggarakan oleh Badan Pangan Nasional (BAPANAS), di Hotel Aston Priority Simatupang & Conference, pada 26 Maret 2024.

Pada kegiatan ini, Prof. Dr. Sri Raharjo menyampaikan materi terkait pembahasan standar penilaian sarana penanganan PSAT dengan penerbitan SPPB-PSAT, dengan tujuan utama untuk merevisi dan meningkatkan kualitas penilaian tersebut.

Partisipasi FTP UGM dalam acara ini menegaskan komitmennya untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goal (SDG) yaitu SDG 2: Tanpa Kelaparan, dengan memastikan bahwa sarana penanganan pangan memenuhi standar yang memadai untuk mendukung keamanan pangan secara menyeluruh.

Beberapa waktu belakangan ini, masyarakat dihadapkan pada beras yang langka dan mahal di pasaran. Banyak pihak menyatakan bahwa kenaikan harga ini salah satunya disebabkan adanya dampak perubahan iklim yang menjadikan jadwal tanam di tahun lalu (2023) mundur. Mundurnya jadwal panen inipun disebut menjadikan pasokan beras menjadi berkurang, dan berdampak pada tingginya harga beras di pasaran.

Menurut Pengamat Bidang Agrometeorologi, Ilmu Lingkungan, dan Perubahan Iklim UGM, Bayu Dwi Apri Nugroho, S.T.P., M.Agr., Ph.D. masyarakat diharapkan tidak boleh hanya menyalahkan persoalan mundurnya jadwal tanam sebagai akibat perubahan iklim sebagai faktor penyebab saja, tetapi sudah seharusnya banyak pihak bisa membuat suatu perencanaan agar kejadian naiknya harga beras yang tidak terkendali bisa diantisipasi jauh-jauh hari.

“Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan memperkuat data pertanian. Pemanfaatan informasi dalam sistem produksi pertanian harus dilakukan dengan pendekatan penelitian berbasis penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, information and communication technology,” terangnya di Kampus UGM, Rabu (20/3).

Penggunaan teknologi ini, menurutnya memungkinkan perekaman lebih detail terkait proses-proses yang terlibat mulai dari hulu sampai hilir. Mulai dari lingkungan (environment) hingga pada tanaman (crop).

Data yang tersimpan dalam basis data (database) tentunya semakin lama semakin besar, seiring dengan berjalannya waktu pengamatan dalam proses produksi. Analisis data yang tersimpan dalam jumlah besar atau Big Data Analysis tentunya diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada petani dari hasil ekstraksi nilai informasi yang mungkin dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan produktivitas.

“Sejauh ini, metode analisis big data sesungguhnya sudah banyak dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas industri, namun untuk bidang pertanian masih perlu untuk dieksplor lebih lanjut,” katanya.

Bagi Bayu Dwi Apri Nugroho model pengembangan data pertanian tingkat desa sangat penting karena berkaitan dengan peningkatan produktivitas, penentuan komoditas yang akan ditanam, kualitas tanah, penanganan hama dan penyakit dan masih banyak lagi. Data pertanian ini dapat ditangkap atau dibarui secara realtime dalam framework data tunggal sehingga dapat diolah dan dianalisa menjadi sebuah keputusan yang tepat secara bisnis.

Sayangnya persoalan Institusional, SDM dan Teknologi dan Informasi sejauh ini masih menjadi permasalahan utama dalam pengembangan data pertanian. Padahal posisi Kementrian Pertanian dalam model pengembangan data pertanian tingkat desa ini adalah sebagai Lead untuk kemudian diserahkan di tingkat daerah yaitu kepada Dinas Pertanian masing-masing, dan kemudian dibreakdown lagi ke wilayah yang lebih kecil yaitu kecamatan dan desa.

Data tentu saja berkaitan dengan informasi yang berhubungan dengan Teknologi Informasi dan Komuniasi (TIK) perlu adanya kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi di level yang sama. Kominfo pun mempunyai peran penting dalam pengembangan data pertanian dengan memposisikan perannya di bawah koordinasi Kementan, yaitu dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian, Dinas Informasi dan Komunikasi dan pemerintah daerah terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk pertanian.

“Pengumpulan data ini melibatkan tenaga lapangan yang dikoordinasi oleh Dinas Pertanian melalui penyuluh-penyuluh lapangan. Tenaga lapangan dapat ditambah dengan merekrut sistem lapangan, hal ini tergantung APBD dari masing-masing daerah,” terangnya.

Lebih lanjut, Bayu menyatakan pengembangan data pertanian di tingkat desa ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk jangka panjang sehingga perlu persiapan dan koordinasi antara lembaga dan pemerintah daerah agar program ini dapat berjalan dengan lancar. Adanya data pertanian di tingkat desa ini tentunya akan memudahkan pemerintah untuk membuat suatu kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan petani di lapangan.

Pemetaan teknologi, disebutnya dapat dilakukan dengan melihat data tunggal ini. Kementerian Komunikasi dan Informasi dapat berperan banyak terkait hal ini agar tidak terjadi overlapping dengan kementerian atau lembaga lain, seperti Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, dan lain-lain.

“Sinkronisasi data untuk melakukan analisis dan prediksi merupakan salah satu hal penting yang harus dipenuhi oleh bidang pertanian. Dalam hal ini upaya penggunaan data tunggal yang terintegrasi antar badan terkait adalah solusi yang tepat sehingga dengan ketepatan data dapat digunakan sebagai dasar keputusan dan kebijakan dalam bidang pertanian contohnya keputusan impor beras, termasuk sebagai langkah antisipasi adanya dampak perubahan iklim seperti fenomena El Nino dan La Nina,” ungkapnya.

Penulis: Agung Nugroho

Foto: Freepik.com